Tahun ajaran baru 2020/2021 akan diselenggarakan pada bulan Juli mendatang. Segala kebijakan menyambut tahun ajaran baru di masa pandemi Covid-19 telah dipersiapkan. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengingatkan agar sekolah tidak memaksa menuntaskan kurikulum untuk pembelajaran di tengah pandemi.
Iwan Syahril, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, menyampaikan imbauan pada sekolah dan guru agar selalu menyelaraskan kebutuhan siswa dengan keadaaan. Kemampuan siswa dalam menuntaskan kurikulum pun harus disesuaikan.
“Jadi kurikulum apa pun yang disederhanakan atau tidak, tetap saja seorang pendidik harus selalu berinteraksi sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks sekolah dan murid berada,” jelas Iwan dalam sebuah keterangan Kemdikbud, dikutip dari Kumparan, Kamis (18/6).
Interaksi antara guru dan siswa sangat dibutuhkan demi kelancaran pembelajaran di masa pandemi. Diungkap oleh Iwan, pihaknya pun aktif membuka diskusi dengan komunitas-komunitas terkait inovasi dalam pembelajaran.
“Dengan demikian, guru mendapat ide baru untuk dapat menerjemahkan ide-ide materi dalam pembelajaran,” ujar Iwan.
Mengenai skema pembelajaran jarak jauh (PJJ), Iwan mengingatkan akan pentingnya asesmen. Melalui asesmen, para guru akan melihat kemampuan dan kondisi para siswa untuk disesuaikan dengan kurikulum.
“Asesmen ini dilakukan agar para guru dapat melihat kondisi tahun ajaran baru ini. Kemampuan siswa ada di level mana dan para guru perlu menjemputnya. Ini perlu diferensiasi, jadi asesmen bisa simpel. Materi kelas sebelumnya bisa digunakan untuk tes kondisi murid seperti apa,” ungkap Iwan.
Selama PJJ di masa pandemi, secara prinsip Kemendikbud sudah merilis program Merdeka Belajar, yakni sebuah program yang memberi keleluasaan kepada lembaga pendidikan, kepala sekolah, dan guru untuk terus mengembangkan inovasi sehingga bisa beradaptasi dalam berbagai keadaan.
Melansir Kumparan, Kamis (18/6), Plt Dirjen PAUD dan Dikdasmen, Hamid Muhammad, berharap agar para guru bisa selalu melaksanakan aktivitas belajar yang variatif. Kemendikbud saat ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia dalam rangka menyiapkan sistem PJJ, baik luring maupun daring.
Salah satu keluhan yang paling banyak terdengar ketika PJJ diberlakukan adalah masalah akses dan kesiapan teknologi. Tidak semua siswa dan guru memiliki akses teknologi yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring. Masalah akses jaringan, ketersedian gawai, kemampuan menggunakan gawai, dan sebagainya adalah beberapa hambatan yang kerap ditemui dalam pembelajaraan daring.
Keluhan-keluhan seperti ini tentu menjadi evaluasi besar bagi Kemendikbud dalam menyelenggarakan PJJ di waktu-waktu mendatang. Berbagai kebijakan dan ketentuan pembelajaran di masa pandemi pun terus dikembangkan guna melindungi hak pendidikan setiap anak di Indonesia. 
KOMENTAR ANDA